Hukum Agraria adalah cabang hukum yang mengatur kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya yang terdapat di atas maupun di bawah tanah, seperti air dan mineral. Di Indonesia, hukum agraria memiliki dasar hukum utama dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa seluruh tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat.

2. Ruang Lingkup Hukum Agraria/Pertanahan
Hukum Agraria mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam, antara lain:

• Hak Atas Tanah: Hukum agraria menentukan jenis-jenis hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan. Setiap hak memiliki aturan dan batasan tertentu, termasuk jangka waktu kepemilikan, hak dan kewajiban pemilik, serta perpanjangan hak.
• Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah: Mengatur bagaimana tanah dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seperti pertanian, perumahan, industri, atau pariwisata. Pemanfaatan ini harus sesuai dengan peraturan tata ruang dan mempertimbangkan dampak lingkungan.
• Pengadaan Tanah: Mengatur prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur publik, jalan raya, atau fasilitas negara lainnya. Pengadaan tanah sering kali melibatkan proses ganti rugi kepada pemilik tanah yang sah.
• Penyelesaian Sengketa Tanah: Hukum agraria juga mencakup prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat konflik kepemilikan atau batas tanah. Sengketa tanah sering diselesaikan melalui mediasi, pengadilan, atau lembaga khusus seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

3. Fungsi Hukum Agraria/Pertanahan
Hukum agraria memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam di Indonesia. Beberapa fungsinya adalah:

• Memberikan Kepastian Hukum: Hukum agraria bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan dan penggunaan tanah, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dalam memanfaatkan tanah yang mereka miliki.
• Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Dengan hukum agraria, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan.
• Memastikan Pemerataan Penguasaan Tanah: Melalui kebijakan agraria, pemerintah dapat melakukan redistribusi tanah agar kepemilikan tanah lebih merata dan tidak terkonsentrasi pada golongan tertentu, sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial.
• Mendukung Pembangunan Nasional: Pengaturan tanah dan sumber daya alam dalam hukum agraria bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas umum.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Agraria
Hukum agraria di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

• Prinsip Nasionalisme: Tanah dan sumber daya alam adalah milik bangsa Indonesia dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penguasaan tanah oleh asing atau pihak luar dibatasi secara ketat.
• Prinsip Fungsi Sosial: Setiap hak atas tanah harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi pemilik tanah. Artinya, tanah harus dimanfaatkan dengan cara yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
• Prinsip Keberlanjutan: Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan aspek lingkungan agar tidak merusak dan tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang.
• Prinsip Keadilan: Hukum agraria harus menjamin keadilan dalam distribusi, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah, menghindari monopoli oleh individu atau kelompok tertentu.

5. Tantangan dalam Hukum Agraria di Indonesia
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum agraria antara lain:

• Sengketa Tanah: Konflik kepemilikan dan batas tanah sering terjadi, terutama di daerah yang nilai tanahnya tinggi.
• Keterbatasan Lahan: Dengan populasi yang semakin meningkat, ketersediaan lahan untuk pertanian, permukiman, dan industri menjadi semakin terbatas.
• Penguasaan Tanah oleh Asing: Meskipun ada pembatasan, penguasaan lahan oleh asing dan perusahaan besar masih menjadi isu, terutama dalam sektor perkebunan dan pertambangan.
• Degradasi Lingkungan: Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan hilangnya fungsi ekosistem alami.

Hukum agraria bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam, demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial.